Luncurkan Petakita, Wali Kota Neni Ingin Kebijakan Bontang Berbasis Data Akurat
Neni saat memimpin High Level Meeting Tata Kelola Data Pemerintah Kota Bontang di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Senin pagi (13/7/2026). [Dok Prokopim Bontang]BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengingatkan seluruh jajarannya bahwa membangun daerah tidak bisa lagi menggunakan sistem tebak-tebakan. Kompleksitas masalah kota hari ini menuntut penanganan yang cepat, presisi, dan berbasis data yang valid.
Hal itu ditegaskan Neni saat memimpin High Level Meeting Tata Kelola Data Pemerintah Kota Bontang di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (13/7/2026). Di depan para kepala dinas, camat, dan lurah, Neni meminta ego sektoral dalam pengelolaan data segera diakhiri.
Pertemuan penting hasil kolaborasi Bapperida dan Diskominfo Kota Bontang ini menjadi momentum baru. Neni meluncurkan secara resmi dua inovasi digital teranyar: Petakita dan Geoportal.
Peluncuran ini dirangkai dengan penandatanganan Kesepakatan Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) serta Daftar Data Daerah Kota Bontang Tahun 2026. Inovasi ini dirancang agar data antarinstansi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dalam satu pintu.
Neni memaparkan bahwa Satu Data Indonesia adalah harga mati untuk melahirkan transparansi dan efektivitas anggaran publik. Jika datanya keliru, maka program bantuan atau pembangunan fisik yang dikucurkan pemerintah dipastikan bakal salah sasaran.
Sejauh ini, fondasi hukum Bontang terbilang kokoh melalui Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2024. Raport performa pengelolaan data kota pada tahun lalu juga mencatat angka meyakinkan sebesar 79,2 persen.
Bahkan, nilai data geospasial Bontang sukses bertengger di kategori unggul dengan skor 4,21. Prestasi tersebut mendapat apresiasi langsung dari Surveyor Pemetaan Ahli Madya Badan Informasi Geospasial (BIG), Aji Putra Perdana, dan Kepala BPS Bontang, Nur Wahid, yang hadir sebagai pembicara.
Namun, Neni enggan jajarannya cepat berpuas diri. Baginya, angka di atas kertas tidak akan berdampak jika kualitas sistem dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lapangan tidak terus ditingkatkan.
High Level Meeting ini turut dikawal ketat oleh Pj Sekretaris Daerah Akhmad Suharto dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sony Suwito Adicahyono. Kehadiran mereka untuk memastikan rencana aksi ini langsung dieksekusi di tingkat bawah.
Di akhir arahannya, Neni menitipkan pesan kuat kepada seluruh tim pengelola data yang hadir. Ia berharap instrumen baru ini menjadi komitmen bersama, bukan sekadar seremonial di atas meja.
“Seluruh perangkat daerah harus memperkuat tata kelola data ini. Kita ingin menghadirkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bekerja berdasarkan bukti nyata di lapangan,” pungkas Neni. (pra)
Tidak ada komentar