Kaltim Gas Pol Infrastruktur Jalan, Rp2,08 Triliun Digelontorkan demi Target Jalan Mantap 2029
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’udSAMARINDA — Jalan rusak tak hanya soal aspal. Ia soal harga bahan pokok. Soal akses layanan. Soal keadilan pembangunan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur alias Pemprov Kaltim memilih tancap gas. Pada 2025, anggaran sebesar Rp2,08 triliun disiapkan khusus untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan.
Targetnya jelas. Ambisius. Seluruh jalan provinsi dalam kondisi mantap pada 2029.
Saat ini, pekerjaan rumahnya masih besar. Hingga 2024, sekitar 167,01 kilometer atau 17,79 persen dari total 938,85 kilometer jalan provinsi tercatat dalam kondisi tidak mantap.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji menempatkan persoalan ini sebagai prioritas. Keduanya menetapkan peta jalan bertahap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Targetnya disusun progresif. Pada 2025, jalan mantap ditargetkan mencapai 85,70 persen atau 804,59 kilometer. Tahun 2026 naik menjadi 89,84 persen. Tahun 2027 menjadi 93,62 persen. Tahun 2028 ditargetkan 97,57 persen. Hingga akhirnya, 100 persen pada akhir 2029.
“Sulit mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan jika jalan kita masih banyak yang rusak. Ini harus menjadi fokus bersama,” ujar Rudy Mas’ud dalam keterangan resmi, Jumat, 19 Desember 2025.
Untuk mengejar target itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim merancang lima proyek strategis sebagai tulang punggung konektivitas provinsi.
Lima proyek tersebut mencakup jalan Tering–Ujoh Bilang yang menghubungkan Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Jalan Long Bagun Seberang–Long Boh yang menghubungkan Kaltim dan Kaltara. Akses Jembatan Sei Nibung–Simpang 46 di Kutai Timur. Waterfront dan Riverside Road Selili–Jembatan Mahkota II di Samarinda. Serta jalan sumbu IKN Sotek–Bongan yang menghubungkan Penajam Paser Utara dan Kutai Barat.
Anggaran Rp2,08 triliun pada 2025 tak hanya untuk jalan baru. Dana itu juga dialokasikan untuk rekonstruksi ruas rusak, pelebaran jalan, hingga pembangunan dan perbaikan jembatan.
Bidang Bina Marga Dinas PUPR mengeksekusi berbagai paket pekerjaan. Mulai dari akses Sei Nibung, koridor Tering–Ujoh Bilang yang dibagi dalam empat paket, hingga jalur Ujoh Bilang–Long Bagun–Long Pahangai.
Perbaikan jalan eksisting juga menjadi fokus. Sejumlah ruas prioritas antara lain Talisayan–Tanjung Redeb, batas Kutai Timur–Talisayan, Simpang 4 Kaliorang–batas Berau, Simpang 3 Sebulu–Muara Kaman, serta Muara Badak–batas Bontang.
Di kawasan perkotaan, rekonstruksi menyasar jalan-jalan utama. Di antaranya Jalan Kadrie Oening, Teuku Umar, Nusyirwan Ismail atau Ring Road II, serta Jalan DI Pandjaitan II di Samarinda. Di Bontang, perbaikan dilakukan di Jalan Letjen Urip Sumoharjo.
Pelebaran jalan dilakukan di koridor strategis. Seperti Simpang 4 Sambera–Muara Badak, Janju–Simpang 3 Jone–Pondong Baru, serta Simpang Samboja–batas Balikpapan. Langkah ini untuk mengantisipasi lonjakan volume lalu lintas.
Tak kalah penting, pembangunan turap, talud, dan bronjong juga digencarkan. Terutama di wilayah dengan kontur tanah menantang. Program ini mencakup ruas Simpang 4 Kaliorang–batas Berau, batas Kutim–Talisayan, Talisayan–Tanjung Redeb, hingga Jembatan Sanga-Sanga–Dondang.
Infrastruktur jembatan turut mendapat perhatian. Jembatan baru dibangun di ruas Ujoh Bilang–Long Bagun–Long Pahangai. Jembatan Manggar Besar di Balikpapan dan Jembatan Mahulu di Samarinda diperbaiki. Fender Jembatan Sambaliung I dan Jembatan Dondang juga dibangun sebagai langkah mitigasi risiko.
Bagi Rudy Mas’ud, pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik. Ini instrumen pemerataan ekonomi.
Jalan yang baik akan memangkas biaya logistik. Harga kebutuhan pokok bisa ditekan. Akses masyarakat pedalaman dan perbatasan makin terbuka.
“Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan, ekonomi, dan energi, serta memperlancar arus lalu lintas,” ujarnya.
Komitmen ini menjadi bagian dari misi ketiga visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas. Membangun infrastruktur yang bukan hanya kuat, tetapi juga adil dan inklusif. (*)
Pos Terkait
BERITA TERBARU
Tidak ada komentar