Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir.SAMARINDA – Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur (APBD Kaltim) Tahun 2025 kembali menjadi sorotan. Terutama pada pos perjalanan dinas.
Dari keseluruhan alokasi perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kaltim tercatat sebagai instansi dengan pagu terbesar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, membenarkan hal tersebut.
Total pagu perjalanan dinas Pemprov Kaltim tahun 2025 berada di kisaran Rp400 miliar. Dari jumlah itu, sekitar seperempatnya atau kurang lebih Rp100 miliar dialokasikan khusus untuk kebutuhan DPRD Kaltim.
Angka itu terlihat besar. Namun Muzakkir menegaskan, publik perlu memahami satu hal penting. Pagu bukanlah realisasi.
“Rp400 miliar itu adalah pagu dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Bukan belanja yang sudah dikeluarkan,” ujarnya.
Realisasi, kata dia, baru bisa diketahui setelah laporan akhir tahun. Bisa saja lebih kecil dari angka yang tertera di DPA.
Penjelasan ini disampaikan Muzakkir untuk merespons perhatian masyarakat terhadap besarnya anggaran perjalanan dinas.
Menurutnya, secara struktur, DPRD memang menjadi penyumbang terbesar dalam pos tersebut. Bahkan, berpotensi juga pada realisasi.
Penyebabnya sederhana. Aktivitas kelembagaan DPRD Kaltim menuntut mobilitas tinggi.
Anggota dewan rutin melakukan reses dan kunjungan kerja ke daerah pemilihan. Tujuannya menyerap aspirasi masyarakat. Sekaligus menjalankan fungsi pengawasan.
“Banyak kegiatan DPRD yang mengharuskan turun langsung ke lapangan. Itu yang membuat kebutuhan perjalanan dinasnya lebih besar dibanding perangkat daerah lain,” jelas Muzakkir.
Ia mengakui belum membaca data realisasi terbaru. Namun dari struktur belanja, posisi DPRD memang paling tinggi.
Setelah DPRD, pos perjalanan dinas terbesar berikutnya berada di Sekretariat Daerah Kaltim.
Meski demikian, Muzakkir mengingatkan agar Setda tidak disamakan dengan satu satuan kerja perangkat daerah biasa. Setda menaungi banyak biro. Selain itu, juga menanggung berbagai kebutuhan operasional perkantoran Pemprov Kaltim secara umum.
Di sisi lain, perangkat daerah dengan beban kerja pelayanan publik dan lapangan yang besar juga memiliki kebutuhan perjalanan dinas yang signifikan.
Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan menjadi contoh.
“Banyak kegiatan yang harus turun langsung ke lapangan. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan kelautan,” paparnya.
Kegiatan pembinaan, pendampingan, hingga penyaluran bantuan tidak bisa dilakukan dari balik meja. Semua membutuhkan mobilitas. Semua membutuhkan biaya perjalanan.
Muzakkir menegaskan, perjalanan dinas merupakan bagian dari biaya operasional yang esensial. Tanpa itu, target kerja perangkat daerah sulit tercapai.
“Setiap SKPD punya tugas dan fungsi yang berbeda. Kebutuhan perjalanan dinasnya juga berbeda. Secara umum, semuanya masih sesuai dengan tupoksi masing-masing,” pungkasnya. (TIA)
Pos Terkait
BERITA TERBARU
Tidak ada komentar