Disdag Kaltim Uji Sampel Beras di Balikpapan, Cegah Peredaran Beras Oplosan
Petugas gabungan lintas instansi melakukan pengawasan pangan terpadu di Balikpapan. (Syahrul).BALIKPAPAN — Isu beras oplosan yang ramai di masyarakat langsung direspons cepat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Tim gabungan dari Dinas Perdagangan Kaltim dan sejumlah instansi terkait turun langsung ke pasar-pasar di Balikpapan, Kamis (24/7).
Mereka melakukan pengawasan terpadu terhadap peredaran beras yang diduga tak sesuai standar.
“Pengawasan ini sebagai tindak lanjut dari pemberitaan yang sudah viral,” ujar Asep Nuzuludin, Koordinator Tim 1 sekaligus Plt Kabid Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Disdag Kaltim.
Dalam kegiatan tersebut, tim mengambil sejumlah sampel beras dari berbagai titik. Sampel itu langsung dikirim ke UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) untuk diuji.
Tujuannya jelas: memastikan apakah beras yang dijual benar-benar berlabel premium atau justru hasil oplosan.
“Kami tidak bisa menyatakan beras itu premium atau tidak hanya dari tampilan. Harus berdasarkan uji laboratorium,” tegas Asep.
Ia menyebut, klasifikasi beras—baik premium maupun medium—harus memenuhi parameter teknis tertentu. Dan itu hanya bisa dibuktikan lewat uji laboratorium, bukan asumsi mata telanjang.
Hasil awal di lapangan belum menunjukkan adanya pencampuran beras atau pengemasan ulang. Namun, Asep menyebut tim menemukan beberapa pelanggaran teknis lain.
“Yang kami temukan justru berat isi kemasan yang tidak sesuai. Itu sudah kami tindaklanjuti ke pelaku usaha,” ujarnya.
Meski isu beras oplosan ramai diperbincangkan, Asep memastikan belum ada satu pun temuan resmi di Balikpapan atau wilayah Kaltim lainnya.
“Selama ini belum pernah ada temuan beras oplosan secara resmi di Kaltim. Tapi karena isu ini ramai, kami perlu klarifikasi teknis di lapangan,” jelasnya.
Asep juga menjelaskan bahwa pengawasan semacam ini bukan hanya insidental, melainkan kegiatan rutin. Biasanya dilakukan satu atau dua kali dalam setahun, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Setelah Balikpapan, pengawasan akan berlanjut ke daerah lain.
“Tahun ini, tahap pertama kami lakukan di Samarinda. Untuk tahap berikutnya direncanakan di Kabupaten Paser, jelang akhir tahun,” pungkasnya.
Pos Terkait
BERITA TERBARU
Tidak ada komentar