Serapan Anggaran Kaltim Masih di Bawah 50 Persen, Gubernur: Jangan Sampai Silpa Membengkak!
Gubernur Kaltim saat memimpin briefing rutin bersama para kepala OPD, Senin (30/6/2025) di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.SAMARINDA – Tahun 2025 sudah memasuki awal kuartal ketiga. Namun serapan anggaran Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) ternyata masih jauh dari ideal.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud mengungkapkan bahwa hingga akhir Juni, realisasi belanja daerah masih di bawah 50 persen. Kondisi ini ia sebut sebagai peringatan serius bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ini harus jadi catatan penting bagi bapak ibu semua. Jangan sampai kita tutup tahun anggaran dengan silpa yang besar,” tegas Gubernur Kaltim dalam rapat briefing bersama seluruh kepala OPD, Senin (30/6/2025), di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim.
Menurut Gubernur Kaltim, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) memang kadang sulit dihindari. Namun bukan berarti dibiarkan tanpa mitigasi.
“Segera lakukan langkah antisipasi. Evaluasi program yang lambat atau berpotensi gagal realisasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, belanja daerah harus fokus pada pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat. Termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Jangan ada pengadaan barang dan jasa yang boros. Apalagi yang berpotensi menimbulkan masalah hukum,” katanya.
Gubernur Kaltim juga menyoroti perlunya program yang bisa menyerap tenaga kerja. Terutama karena kondisi ekonomi nasional yang belum stabil.
PHK masih terjadi di berbagai daerah. Ia khawatir dampaknya bisa sampai ke Kaltim.
“Saya minta program diarahkan ke kegiatan padat karya. Sekaligus bisa bantu ekonomi rakyat,” pesannya.
Meski mendorong percepatan, Gubernur menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan.
“Seluruh kepala OPD harus bertanggung jawab atas setiap rupiah yang dikelola,” tegasnya lagi.
Setiap akhir bulan, kepala OPD juga diwajibkan melaporkan realisasi fisik dan keuangan, termasuk jika ada hambatan di lapangan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan, laporan harus segera disampaikan ke Inspektorat dan Sekda Kaltim.
Gubernur Kaltim menutup arahannya dengan penegasan: keberhasilan serapan bukan sekadar angka.
“Tapi sejauh mana APBD bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Itu ukuran sukses sesungguhnya,” pungkasnya. [DIAS]
Pos Terkait
BERITA TERBARU
Tidak ada komentar