Konsul Jerman Kunjungi Kaltim, Bahas Perlindungan Gambut dan Mangrove di Tengah Proyek IKN
Pertemuan berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur KaltimSAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menerima kunjungan penting dari Konsul Kerja Sama Pembangunan Kedutaan Besar Republik Federal Jerman, Mr. Oliver Hoppe, Senin (30/6/2025).
Pertemuan berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Kaltim, dan difokuskan pada kelanjutan proyek kerja sama pembangunan GIZ-ProMangrovePeat.
Proyek ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia. Tujuannya: melindungi dan mengelola ekosistem gambut serta mangrove, khususnya di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa kerja sama antara Kaltim dan Jerman bukan hal baru.
“Selama ini kami sudah banyak bekerja sama dengan GIZ, terutama dalam upaya perlindungan ekosistem mangrove,” ujar Sri.
Ia menambahkan bahwa komitmen itu tetap kuat, meski saat ini terjadi pergantian kepemimpinan di Pemprov Kaltim.
“Tidak ada yang berubah. Bahkan, salah satu misi Gubernur Kaltim saat ini adalah membangun desa. Dan desa-desa itulah yang menjadi benteng terakhir kawasan konservasi,” tegasnya.
Sri Wahyuni juga mengungkapkan bahwa pihak GIZ dan Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan kunjungan lapangan ke Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, pada 3 Juli 2025 mendatang.
Di sana, mereka akan melihat langsung habitat Pesut Mahakam—mamalia air langka yang menjadi ikon konservasi Kaltim.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Jerman juga menanyakan dampak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Sepaku.
“Kami sampaikan bahwa pembangunan IKN memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Kaltim,” jelas Sri.
Namun demikian, ia memastikan bahwa Pemprov tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.
“Kami punya Pergub yang tegas membatasi eksploitasi di wilayah yang memiliki nilai konservasi karbon tinggi. Wilayah seperti itu tidak boleh dibabat. Ini langkah serius dan mungkin belum banyak dilakukan daerah lain,” pungkasnya. [SRI]
Pos Terkait
BERITA TERBARU
Tidak ada komentar