SAMARINDA – Program “kuliah gratis” yang menjadi salah satu janji kampanye pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, ternyata tidak bisa direalisasikan sepenuhnya dalam waktu dekat.
Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, dari Fraksi Golkar. Menurutnya, program tersebut harus mengalami penyesuaian karena terkendala keterbatasan anggaran dan regulasi.
“Apakah uang kita cukup kalau semuanya dibayarkan tanpa batas? Faktanya, tidak cukup,” ujar Sarkowi saat ditemui di Samarinda, Rabu (9/7).
Sarkowi menegaskan, secara konsep awal, program ini memang dirancang sebagai pendidikan tinggi gratis penuh. Namun, ketika dikaji lebih dalam, kapasitas fiskal daerah tidak memungkinkan untuk membiayai seluruh mahasiswa tanpa syarat.
Tak hanya itu, aturan perundangan juga menjadi hambatan utama. Pendidikan tinggi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Sementara, istilah “gratis penuh” dalam pendidikan daerah hanya berlaku di Papua karena otonomi khusus.
“Di Kaltim tidak ada Pergub tentang kuliah gratis penuh. Yang ada adalah Pergub Bantuan Pendidikan Tinggi. Itulah yang kita jalankan sekarang,” jelasnya.
Program bantuan pendidikan tinggi awalnya dirancang untuk berjalan mulai tahun 2026, sesuai siklus penganggaran. Namun, karena ada arahan efisiensi dari Presiden dan penyesuaian APBD, sebagian anggaran dialihkan, sehingga program ini bisa dimulai tahun 2025 meski dalam cakupan terbatas.
DPRD Kaltim, khususnya Komisi IV, akan terus menerima masukan dari masyarakat untuk mengevaluasi implementasinya.
“Kami terbuka terhadap kritik dan saran. Kalau ke depan memungkinkan, program ini bisa kita naikkan levelnya menjadi Perda Penyelenggaraan Pendidikan,” tambah Sarkowi.
Sarkowi menekankan bahwa setiap program publik, termasuk soal pendidikan gratis, harus tetap mengacu pada kondisi nyata keuangan daerah.
“Jadi kalau ada yang tanya kenapa tidak gratis penuh? Jawabannya jelas: karena regulasi dan fiskal kita belum memungkinkan,” pungkasnya. [SON]
Tidak ada komentar