Gubernur Rudy dalam Rapat Koordinasi bersama jajaran Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), di Samarinda, Rabu (25/6/2025).SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, kembali menggaungkan visi besar untuk masa depan Benua Etam. Ia tak ingin Kaltim terus bergantung pada sumber daya alam darat yang kian menipis. Arah pembangunan, katanya, harus mulai beralih ke sektor kemaritiman.
“Bagaimana kita bisa menyusun tahapan strategis peralihan pembangunan dari sektor berbasis darat ke sektor kemaritiman,” kata Gubernur Rudy dalam Rapat Koordinasi bersama jajaran Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), di Samarinda, Rabu (25/6/2025).
Menurut Gubernur Kaltim, era kejayaan kehutanan dan pertambangan sudah lewat. Hutan alam Kaltim, katanya, sejatinya sudah habis sejak 30–40 tahun lalu. Perizinan konsesi masih berlaku, tetapi nilai ekonominya bagi daerah makin mengecil.
Perkebunan pun serupa. Konsesi bisa mencapai 90 tahun. Namun manfaat langsung bagi masyarakat sangat terbatas.
Sementara tambang batu bara, meski aktivitasnya masif, tidak banyak memberi pemasukan langsung bagi pendapatan asli daerah. “Ponton-ponton batu bara lewat setiap hari. Tapi rakyat kita cuma jadi penonton,” ujar Gubernur Harum—sapaan akrab Rudy Mas’ud.
Ia menekankan, yang menanggung dampak kerusakan lingkungan dan sosial justru masyarakat dan kepala daerah.
Dengan kondisi itu, Gubernur Kaltim mendorong transformasi ekonomi Kaltim lewat kekuatan kelautan.
Ia menyebut perlu ada: Identifikasi potensi wilayah pesisir dan laut; Penguatan kelembagaan maritim; dan Integrasi program nasional maritim dengan potensi lokal.
Ia juga menyebut perlunya sinergi lintas OPD dan pemutakhiran RTRW provinsi yang mencakup wilayah laut, pulau kecil, serta peta kawasan pesisir sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014.
“Perlu penguatan regulasi, harmonisasi SOP, dan pembiayaan kreatif. Bisa lewat DAK Maritim, PI 10 persen, kemitraan BUMD, atau investasi langsung,” jelas Rudy.
Ia menyoroti peluang bisnis seperti Ship to Ship (STS) dan offshore logistic yang bisa dikelola bersama BUMD. Tujuannya bukan hanya ekonomi, tapi kedaulatan maritim Kaltim.
Gubernur menyebut Pemprov Kaltim sedang tancap gas dalam menjalankan program pro-rakyat. Namun ia menegaskan, butuh sinergi nyata dari semua pihak.
“Kami siap dukung KSOP dan KUPP. Tapi ya, kami juga perlu dukungan dan pemahaman dari semua instansi. Paham-pahamlah,” ucapnya. [JUN]
Pos Terkait
BERITA TERBARU
Tidak ada komentar