Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana menyerahkan laporan terbaru kondisi Kaltim kepada Wagub Kaltim, di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kaltim, Selasa (24/6/2025).SAMARINDA — Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim), Seno Aji, mengapresiasi langkah Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim dalam memaparkan kondisi sosial ekonomi terkini provinsi tersebut.
Rapat digelar di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kaltim, Selasa (24/6/2025), dan dipimpin langsung Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Biro Ekonomi Iwan Darmawan, serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam laporannya, Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana menyebut, angka kemiskinan di Kaltim mengalami penurunan selama periode 2020–2024.
Angka terakhir per September 2024 menunjukkan kemiskinan berada di 5,51 persen. Namun, ada ketimpangan signifikan antara wilayah kota dan desa.
“Di kota, angka kemiskinan hanya 4,4 persen. Tapi di desa mencapai 8 persen,” ungkap Yusniar.
Selain kemiskinan, BPS juga memaparkan data penting lain. Mulai dari kondisi ketenagakerjaan, indeks pembangunan manusia (IPM), inflasi, hingga konsumsi dan produksi beras.
Tak hanya itu, tren pertumbuhan ekonomi dari 2020 hingga 2025 juga ditampilkan secara rinci.
Wagub Kaltim Seno Aji menegaskan, paparan dari BPS menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah strategis dalam menurunkan angka kemiskinan, stunting, hingga pengangguran.
“Kita undang BPS agar kita tahu kondisi riil sosial ekonomi Kaltim. Dari situ, kita bisa tentukan langkah intervensi yang tepat,” ujar Seno Aji.
Menurutnya, data akurat adalah kunci untuk menargetkan program yang tepat sasaran. Ia menyebut paparan BPS ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah.
Seno Aji menekankan, seluruh temuan dan rekomendasi dari BPS akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal pemerintah provinsi.
“Masukan dari BPS sangat penting. Kita akan bawa ini ke rapat bersama perangkat daerah agar bisa langsung ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menurutnya, data BPS menjadi alat evaluasi sekaligus dasar pengambilan kebijakan yang lebih terarah.
Dengan adanya paparan ini, Pemprov Kaltim berharap bisa menyusun program yang lebih inklusif. Khususnya di wilayah perdesaan yang masih tertinggal dalam indikator sosial ekonomi.
“Kita ingin ke depan, tidak ada lagi jurang besar antara desa dan kota. Semua masyarakat Kaltim harus merasakan pembangunan secara merata,” pungkasnya.
Pos Terkait
BERITA TERBARU
Tidak ada komentar