Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, saat memimpin rapat koordinasi lintas sektor di Kantor Wali Kota, Rabu (25/6/2026).BONTANG — Pemerintah Kota Bontang terus menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi berbasis masyarakat. Salah satunya dengan mengintegrasikan peran dunia usaha dan UMKM melalui Forum Kemitraan Ekonomi Lokal.
Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, saat memimpin rapat koordinasi lintas sektor di Kantor Wali Kota, Rabu (25/6/2026).
Dalam rapat itu, Agus Haris menekankan pentingnya pembentukan Tim Kemitraan Ekonomi Lokal. Ia juga mendorong percepatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penataan Investasi di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Bontang Lestari.
“Kawasan industri harus dikembangkan secara terarah dan terukur. Kita punya lebih dari 300 hektare lahan yang siap dikembangkan,” ujar Agus.
Agus menjelaskan, ada 17 sektor industri unggulan yang menjadi prioritas pengembangan di KPI Bontang Lestari. Mulai dari: Pergudangan; Pelabuhan; pengolahan limbah B3; pabrik garam; penyulingan air laut; pengalengan ikan; pengolahan rumput laut; pabrik isotank; produksi biodiesel, gliserin, sabun, dan deterjen; Industri kaca dan baking soda; Pengolahan jeruk; Penunjang pelabuhan; Pengemasan produk; Penyimpanan dan distribusi bahan baku.
“Tanpa payung hukum, bisa saja kawasan ini dikembangkan untuk industri di luar sektor prioritas. Itu sebabnya, Perda ini penting,” tegasnya.
Pemkot Bontang juga memperkuat sinergi antara industri dan pelaku UMKM lokal. Forum Kemitraan Ekonomi Lokal akan jadi jembatan antara kebutuhan industri dan kapasitas usaha mikro.
Agus mendorong agar Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat. Tak lagi sekadar membangun fisik, melainkan mendorong lahirnya pelaku usaha tangguh.
“CSR ke depan harus menyentuh langsung ekonomi rakyat. Termasuk lewat pendirian Inkubator Bisnis Daerah, tempat pembinaan UMKM yang terstruktur,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan program Inkubator UMKM. Targetnya jelas: pembinaan maksimal dua tahun agar pelaku usaha bisa mandiri.
“Seperti bayi prematur, butuh perawatan intensif. Dalam 6 bulan sampai 2 tahun, kita bisa tahu usaha ini bisa tumbuh atau tidak,” tegasnya.
Dengan sistem pembinaan yang terukur, UMKM diharapkan bisa naik kelas dan lepas dari ketergantungan bantuan.
Program ini diperkuat oleh Masterplan Investasi Kota Bontang yang disusun DPMPTSP. Dokumen itu akan menjadi acuan regulasi jangka panjang bagi arah pembangunan ekonomi daerah.
Tujuannya, menjadikan KPI Bontang Lestari sebagai lokomotif ekonomi baru. Tak lagi bergantung pada sektor migas, tapi memperluas peluang dari sektor industri lain yang inklusif dan berkelanjutan. [DIAS]
Pos Terkait
BERITA TERBARU
RAMAI DIBACA
Tidak ada komentar