Ilustrasi program makan bergizi gratis.SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersiap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI. Gubernur Kaltim, Dr H Rudy Mas’ud atau akrab disapa Harum, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kabupaten dan kota.
Dukungan itu disampaikan langsung saat menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr Dadan, di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 8 Juli 2025.
“Kami siap mengawal agar SPPG bisa berjalan baik di Kaltim. Saya sangat setuju program Bapak Presiden ini. Ini luar biasa. Saya cocok sekali,” kata Gubernur Harum di ruang kerjanya.
Namun, Gubernur tak menutup mata terhadap tantangan yang ada. Wilayah Kaltim yang luas, mencapai 127 ribu kilometer persegi, dan tersebar di berbagai kondisi geografis yang sulit, menjadi perhatian utama. Termasuk soal akses infrastruktur yang belum merata.
“Beberapa wilayah masih terhalang akses. Di daerah pedalaman dan pesisir seperti Sepatin, Tani Baru, hingga Muara Pantuan di Kutai Kartanegara, jumlah sekolah pun masih minim,” ungkapnya.
Gubernur Kaltim juga mempertanyakan kesiapan jangka waktu pelaksanaan dan mekanisme evaluasi program. Hal ini penting agar SPPG berjalan efektif di berbagai kondisi daerah.
Tiga SPPG Per Daerah
Dr Dadan menyampaikan bahwa setiap kabupaten dan kota akan memiliki tiga unit SPPG. Secara nasional, BGN akan membangun 350 unit SPPG. Masing-masing mendapat alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar per tahun.
Setiap satuan akan terdiri dari tiga personel utama: kepala satuan, ahli gizi, dan akuntan. Selain itu, sekitar 50 relawan juga akan dilibatkan di setiap SPPG.
“Kepala satuan adalah pegawai pusat. Sedangkan ahli gizi dan akuntan berasal dari daerah dan akan diangkat sebagai PPPK,” jelas Dadan.
Diperkirakan, program ini akan menyerap sekitar 30 ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia.
Gubernur Harum optimistis, kehadiran SPPG akan membawa dampak ekonomi yang besar. Selain menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, program ini juga akan menggeliatkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di Kaltim.
“SPPG akan bersinggungan langsung dengan petani, peternak, nelayan, hingga pedagang. Ini bisa menggerakkan ekonomi lokal. Triliunan rupiah akan berputar di Kaltim dari program ini,” ujar Harum.
Untuk mempercepat pelaksanaan, Gubernur Harum akan segera mengundang para bupati dan wali kota. Pembahasan utama adalah kesiapan daerah, termasuk penentuan lokasi SPPG dan pusat koordinasi atau homebase-nya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Sekda Sri Wahyuni, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmat, serta sejumlah kepala OPD Pemprov Kaltim. [SON]
Tidak ada komentar